TUBAN ??? Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPP) Bulu terus berkomitmen dalam meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan administrasi kapal perikanan. Hal ini dibuktikan dengan penyerahan dokumen Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dan Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP) secara langsung oleh Kepala UPT PPP Bulu kepada tiga pemilik kapal di wilayah kerja Pelabuhan Bulu, Kamis (15/01).

Tiga kapal yang menerima dokumen tersebut adalah KM. Damai Samudera Abadi, KM. Bagong 3, dan KM. Hidayah 76. Dokumen SKKP dan E-BKP ini merupakan instrumen vital bagi setiap pelaku usaha perikanan untuk memastikan kapal mereka memenuhi standar kelaikan teknis dan tercatat secara resmi dalam sistem database nasional.

Kepala UPT PPP Bulu menyampaikan bahwa penyerahan ini merupakan bentuk apresiasi kepada pemilik kapal yang proaktif mengurus legalitas armadanya. "Kami berupaya memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Dengan dokumen yang lengkap, nelayan dapat beroperasi dengan tenang dan terjamin aspek keselamatannya di laut," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan pemilik kapal yang menerima dokumen memberikan testimoni positif mengenai proses pengurusan di UPT PPP Bulu. Ia menekankan bahwa asumsi mengenai sulitnya mengurus izin kapal tidaklah benar.

"Kami sangat berterima kasih atas pelayanan dari pihak UPT PPP Bulu. Ternyata pengurusan dokumen kapal sekarang sangat mudah dan tidak ribet. Saya mengajak seluruh rekan-rekan nelayan dan pemilik kapal lainnya untuk segera melengkapi dokumen kapalnya. Jangan menunggu sampai ada masalah di laut baru mengurus izin," ungkapnya.

E-BKP sendiri merupakan inovasi digital di sektor kelautan untuk menggantikan buku fisik, sehingga memudahkan pendataan logbook dan aktivitas perikanan lainnya secara real-time. Dengan diterbitkannya dokumen-dokumen ini, diharapkan armada perikanan di Tuban, khususnya di Bulu, semakin tertib administrasi demi mendukung program perikanan berkelanjutan.

Pihak UPT PPP Bulu juga terus membuka pintu bagi para nelayan yang ingin berkonsultasi mengenai teknis pengurusan dokumen guna memastikan seluruh armada yang bersandar di pelabuhan tersebut memiliki legalitas yang sah.