Tuban, 14 Agustus 2026 ??? Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bulu menjadi lokasi digelarnya rembug nelayan yang dihadiri berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat keamanan, hingga perwakilan kelompok nelayan. Acara yang berlangsung di gedung serbaguna pelabuhan tersebut membahas sejumlah persoalan yang selama ini menjadi keluhan para nelayan setempat.

Forum ini dihadiri oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur yang diwakili oleh Kepala Tim Kerja (Katimja) Kenelayanan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lamongan, Kepala Desa Bulujowo, Kepala Desa Banjarjo, Polisi Air dan Udara (Polairud), Kamladu Tuban, serta perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompimka) Bancar. Turut hadir pula perwakilan kelompok nelayan, di antaranya Kelompok Nelayan JTB, Purse Seine, Payang Teri, dan Mini Purse Seine. Yang membuat pertemuan kali ini istimewa adalah kehadiran KH Jalaluddin Fauzi atau yang akrab disapa Gus Jalal, yang memberikan tausiyah singkat kepada para nelayan mengenai cara bersyukur dan menempatkan diri dalam menjalani kehidupan sebagai nelayan.

Diskusi yang dipimpin langsung oleh Kepala Pelabuhan (Kalabuh) ini merangkum berbagai aspirasi yang disampaikan para nelayan. Persoalan yang mengemuka antara lain kebutuhan pengerukan kolam labuh yang dinilai sudah mendesak, serta keluhan seputar izin dan rekomendasi bahan bakar minyak yang selama ini dirasa menyulitkan nelayan. Selain itu, penataan parkir dan aktivitas bongkar muat di dermaga juga menjadi sorotan, mengingat kondisi yang ada dinilai belum tertata dengan baik. Nelayan turut mengeluhkan proses doking kapal yang dirasa memakan waktu terlalu lama dan harus dilakukan secara bergantian.

Tak kalah penting, muncul pula pembahasan mengenai kepastian pemindahan lokasi parkir bagi lima belas nelayan dogol, yang diikuti dengan kebutuhan penataan area parkir dan jalan secara menyeluruh. Ketersediaan penerangan dermaga dan akses listrik yang masih terbatas juga disuarakan sebagai kebutuhan mendesak. Nelayan turut menyoroti adanya ketidakadilan antara mereka yang taat mengurus izin dan membayar retribusi dengan pihak yang tidak melakukannya, sehingga mereka meminta agar pengawasan dan monitoring terhadap kinerja pegawai lebih ditingkatkan. Isu terkait BPJS Ketenagakerjaan dan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) turut menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut.

Dari rangkaian diskusi tersebut, forum akhirnya menghasilkan sejumlah kesepakatan bersama. Para nelayan perahu kecil menyatakan kesiapannya untuk berpindah lokasi sesuai dengan penataan yang direncanakan. Sementara itu, kapal-kapal yang berada di kolam labuh menyatakan kesiapan mereka membayar retribusi kepelabuhanan sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Para nelayan juga sepakat tidak akan meminta ganti rugi apabila proyek pengerukan kolam labuh nantinya dilaksanakan.

Pada kesempatan yang sama, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan menyampaikan sosialisasi mengenai program keselamatan kerja bagi nelayan yang beraktivitas di laut, mengingat risiko pekerjaan di tengah laut yang cukup tinggi. Sementara itu, PSDKP Lamongan menyampaikan bahwa sejumlah pelabuhan lain telah menunjukkan kemajuan dalam upaya pembaruan dokumen kapal oleh masyarakat nelayan. Meski demikian, PSDKP mencatat bahwa kendala dalam pembaruan dokumen kapal masih terjadi, khususnya di kalangan masyarakat nelayan di wilayah Pelabuhan Bulu.

Rembug nelayan ini diharapkan menjadi langkah awal perbaikan tata kelola pelabuhan, sekaligus mempererat sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan para nelayan di kawasan Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu.