Percepatan Digitalisasi : Implementasi Pembayaran Retribusi Daerah dengan QRIS di Pelabuhan Bulu Tuban
Administrator / sosialisasi / 2025-11-18
Percepatan Digitalisasi : Implementasi Pembayaran Retribusi Daerah dengan QRIS di Pelabuhan Bulu Tuban
Tuban, 18 November 2025 - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jawa Timur terus mengakselerasi transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah. Hari ini, DKP Jatim menyelenggarakan kegiatan pendampingan intensif untuk Implementasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dalam pembayaran Retribusi Daerah di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bulu, Tuban.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk mewujudkan sistem pembayaran yang lebih cepat, praktis, aman, dan terpercaya bagi wajib retribusi.
Dihadiri Tim Digitalisasi dan UPT Daerah. Acara pendampingan ini dihadiri oleh Tim Pengembang OLIGOS PAD Mobile, Tim Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan, serta seluruh Pejabat/Staf UPT PPP Bulu.
Selain itu, kegiatan ini juga diikuti secara daring oleh:
Instalasi PPP Campurejo
Instalasi PPP Bawean
Instalasi Budidaya Boncong
Instalasi Budidaya Merakurak
Simulasi untuk Efektivitas Pelayanan
Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk mensimulasikan secara langsung transaksi penerimaan retribusi menggunakan QRIS pada aplikasi Online Integrated Goverment System (OLIGOS) PAD.
"Simulasi ini krusial untuk memastikan sistem berjalan lancar sebelum kami sosialisasikan langsung kepada para wajib retribusi di lingkungan UPT PPP Bulu," ujar salah satu perwakilan DKP Jatim.
Setelah simulasi dan pemantapan internal, DKP Jatim berencana segera menyosialisasikan tata cara pembayaran menggunakan QRIS kepada para wajib retribusi, seperti nelayan dan pelaku usaha perikanan lainnya, yang beroperasi di sekitar UPT PPP Bulu.
Manfaat QRIS: Cepat, Aman, Terpercaya. Dengan diimplementasikannya QRIS, pembayaran Retribusi Daerah diharapkan dapat memberikan manfaat signifikan, yaitu:
Cepat dan Praktis: Wajib retribusi dapat membayar kapan saja dan di mana saja hanya dengan memindai kode QR melalui berbagai aplikasi pembayaran.
Aman: Mengurangi risiko penanganan uang tunai (tunai) dan memastikan transaksi tercatat secara digital dan transparan.
Terpercaya: Mendukung akuntabilitas dan transparansi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor kelautan dan perikanan.
Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya DKP, dalam mendukung program Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan.
 |
 |
(Administrator )
234 Views
Bagikan Berita Ini :
Komentar
Tinggalkan Komentar
Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Komentar akan muncul setelah disetujui Admin.
intan