7 April 2026 - Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan monitoring kinerja UPT Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bulu dalam pengembangan sistem perikanan tangkap serta pelayanan kepada masyarakat nelayan. Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pertemuan UPT PPP Bulu ini dihadiri oleh Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur, Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, jajaran UPT PPP Bulu, serta perwakilan nelayan pelaku usaha.

Dalam kegiatan tersebut juga dilaksanakan penyerahan simbolis perizinan kapal perikanan kepada sejumlah nelayan. Penyerahan ini menjadi bentuk komitmen dalam mendorong tertib administrasi dan legalitas usaha nelayan. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Provinsi Jawa Timur menyampaikan bahwa kuota BBM sebenarnya mencukupi, namun kendala utama terletak pada kelengkapan perizinan kapal sebagai syarat penerbitan rekomendasi BBM bersubsidi.

Selain itu, dari sekitar 450 kapal yang ada di UPT PPP Bulu, masih terdapat kendala dalam pengurusan dokumen, khususnya pas kecil yang dikeluarkan oleh KSOP. Koordinasi dengan KSOP juga menjadi tantangan, terutama dalam pelaksanaan pengecekan lapangan. Kepala UPT PPP Bulu turut menyampaikan sejumlah permasalahan fasilitas yang saat ini dihadapi, antara lain pendangkalan kolam labuh, kondisi jalan yang belum sepenuhnya memadai, tidak aktifnya Tempat Pelelangan Ikan (TPI), serta belum tersedianya fasilitas docking kapal. Selain itu, beberapa fasilitas lain seperti pelayanan terpadu dan kios nelayan masih perlu dioptimalkan guna mendukung aktivitas nelayan.

Dalam rangka peningkatan pelayanan, dibutuhkan sejumlah upaya pemeliharaan dan pengembangan fasilitas, di antaranya pengerukan kolam labuh, pemeliharaan cold storage, perbaikan penahan gelombang, serta pembangunan docking kapal dan kios nelayan. Dalam forum diskusi, nelayan menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pengaturan alat tangkap dan wilayah penangkapan, kemudahan perizinan kapal, hingga kebutuhan akan bantuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Selain itu, nelayan juga berharap adanya pengaktifan kembali pelelangan ikan untuk meningkatkan nilai jual hasil tangkapan, serta perbaikan fasilitas seperti penerangan pelabuhan dan akses jalan.

Menanggapi berbagai permasalahan tersebut, Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait, termasuk KSOP, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta instansi lainnya. Beberapa tindak lanjut yang direncanakan antara lain penanganan sedimentasi, perbaikan fasilitas pelabuhan, optimalisasi penerangan, serta penataan sistem retribusi. Selain itu, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan, juga didorong pembentukan koperasi nelayan sebagai langkah menuju kemandirian dan swasembada perikanan.

Melalui kegiatan monitoring ini, diharapkan dapat terwujud peningkatan kualitas pelayanan, tertib administrasi perizinan, serta pengembangan fasilitas yang mendukung aktivitas nelayan. UPT PPP Bulu bersama seluruh pihak terkait berkomitmen untuk terus bersinergi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan secara berkelanjutan.