PPP BULU ??? Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan (PTP) mengawali tahun dengan langkah progresif. Menghadapi tantangan besar terkait administrasi, tim Yanmet berhasil mendorong pemenuhan izin bagi ratusan kapal motor berukuran 7 hingga 30 GT yang sebelumnya beroperasi tanpa kelengkapan dokumen resmi.

Transformasi Administrasi yang Masif

Pada awal Januari, tercatat sebanyak 149 kapal berada dalam zona merah administratif. Kondisi ini bukan sekadar masalah kertas, tanpa izin operasional yang sah, keselamatan pelayaran dan kepatuhan regulasi perikanan berada dalam risiko besar.

Namun, hanya dalam waktu satu bulan, perubahan signifikan terjadi:

102 Kapal telah memulai proses pemenuhan perizinan.

20 Unit Kapal sukses menuntaskan seluruh tahapan hingga terbitnya Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), baik skala daerah maupun pusat.

Strategi 'Jemput Bola' dan Pendampingan Intensif

Keberhasilan ini tidak datang begitu saja. Seksi PTP menerapkan strategi "pendampingan langsung" untuk memangkas birokrasi yang dianggap rumit oleh para pemilik kapal. Beberapa langkah kunci yang diterapkan meliputi:

Konsultasi Intensif: Membuka ruang diskusi terbuka bagi pemilik kapal yang kesulitan memahami regulasi.

Penyederhanaan Informasi: Mengubah bahasa hukum yang kaku menjadi alur persyaratan yang mudah dipahami.

Sistem Pengingat Aktif: Melakukan monitoring dan memberikan pengingat secara rutin kepada pemilik armada.

"Upaya ini bukan hanya soal mempercepat proses, tapi membangun kesadaran kolektif pelaku usaha perikanan bahwa legalitas adalah pondasi keamanan bisnis mereka," tulis laporan resmi tersebut.

Sisa 45 Kapal Jadi Target Berikutnya

Meski menunjukkan tren positif, pekerjaan rumah belum usai. Masih terdapat 45 kapal yang tercatat belum mengambil langkah pengurusan izin.

Untuk sisa armada ini, otoritas pelabuhan akan mengambil langkah yang lebih tegas namun tetap persuasif. Berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, pihak pelabuhan telah menyiapkan skema:

Sosialisasi tambahan yang lebih personal.

Pemanggilan resmi bagi pemilik kapal.

Penerbitan surat peringatan bagi yang tetap tidak kooperatif.

Menuju Tata Kelola Pelabuhan Kelas Dunia

Peningkatan kualitas pelayanan publik ini menjadi sinyal positif bagi masa depan sektor kelautan. Dengan armada yang legal dan terdata, pelabuhan tidak hanya menjadi tempat transit logistik, tetapi juga pusat ekonomi yang profesional, aman, dan berkelanjutan.

Seksi Pelayanan Teknis berkomitmen untuk terus mempertahankan performa ini hingga seluruh kapal yang bersandar memiliki "paspor" resmi untuk melaut, demi kemajuan sektor perikanan nasional yang lebih tangguh.