Nelayan dan Pengolah Ikan Ikuti Sosialisasi Penanganan Ikan Pasca Panen

Nelayan dan Pengolah Ikan Ikuti Sosialisasi Penanganan Ikan Pasca Panen

PPP Bulu – Kabupaten Tuban memiliki potensi hasil laut yang sangat besar, dengan panjang pantai kurang lebih 65 Km yang membentang dari Kecamatan Palang, Tuban, Jenu, Tambakboyo dan Bancar. Khusus kecamatan bancar memiliki panjang pantai kurang lebih 19 Km. Kawasan Bulu memiliki potensi hasil tangkapan ikan 1-2 Ton perhari. sehingga untuk memberikan kualitas ikan saat di kapal hingga didaratkan sampai ke konsumen, perlu wawasan tentang penanganan ikan yang baik. Dengan ini UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu melaksanakan kegiatan sosialisasi Penanganan Ikan Pasca Panen pada tanggal 20 Juni 2022 di Ruang Pertemuan Cumi-Cumi Lt.2.

(more…)
Workshop Reformasi Birokrasi Tahun 2022

Workshop Reformasi Birokrasi Tahun 2022

PPP BULU – Dalam rangka melakukan Penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Pada hari Minggu dan Senin 27,28 Maret 2022 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Hotel Wyndham Surabaya. Kegiatan ini dihadiri dari Bidang, Cabang Dinas, UPT, Instalasi dan Instansi dari berbagai Kabupaten.

Dalam acara memiliki agenda utama di hari pertama yaitu Simbolis penyerahan Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur Tahun kepada Gubernur yang diwakili oleh Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Timur. yang dilanjutkan penandatangan Pakta Intgeritas Eselon II dan III serta penyerahan apresiasi Pembangunan Zona Integritas Tahun 2021 dan Pelaksanaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021.

Pada Sesi I workshop reformasi birokrasi, sebagai perdana pemaparan dari Biro Organisasi terkait PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) / WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2022

kemudian dilanjutkan pemaparan terkait Maturitas SPIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur oleh Inspektorat. Dalam paparannya dijelasakan Dasar Hukum Penyelenggaraan, Pembinaan, Dan Evaluasi Atas Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manfaat Penyelenggaraan, Pembinaan, Dan Evaluasi Atas Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Pada sesi II di Hari Senin 28 Maret 2022 telah dijelaskan Strategi Perubahan Mental Aparatur dalam Mewujudkan Reformasi Birokrasi oleh Kepala Biro SDM Aparatur dan Organisasi Sekretariat Jenderal, Kementerian Kelautan dan Perikanan

Penyerahan Piagam SAKIP dengan Predikat A kepada Kalabuh PPP Bulu

Pertemuan Dengan Kelompok Masyarakat Nelayan Terkait Pendampingan Register OSS-RBA

Pertemuan Dengan Kelompok Masyarakat Nelayan Terkait Pendampingan Register OSS-RBA

PPP Bulu – OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh layanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan secara elektronik. Berbeda dengan perizinan berusaha sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang saat ini berlaku (OSS Versi 1.1), sistem perizinan berusaha akan bertransformasi menjadi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS – RBA), sesuai dengan yang diatur dalam Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021.

Pembukaan Acara oleh Kasie Pelayanan Teknis Pelabuhan

Sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021). Beda dengan sistem OSS 1.1 yang tidak mendasarkan perizinan pada risiko dan skala kegiatan usaha, sistem OSS RBA ini nantinya akan menilai permohonan perizinan berusaha pada tingkatan risiko dan besaran skala kegiatan usaha. 

Nantinya seluruh kapal sudah memiliki Dokumen kapal dan dokumen Perizinan subsektor Perikanan, maka ketelusuran data hasil tangkapannya pun akan jelas sehingga hasil tangkapan dari Pelaku usaha di PPP bulu tuban tidak termasuk kedalam salah satu IUU Fishing

Sambutan Kepala UPT PPP Bulu

Berdasarkan informasi tersebut UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu melakukan pertemuan dengan nelayan sebagai tindak lanjut hasil sosialisasi sebelumnya. Pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 melakukan pendampingan kepada masyarakat nelayan dilakukan pendampingan pendaftaran / registerasi OSS-RBA di Teras Ruang Pelayanan Terpadu.

Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh OSS merupakan Identitas Pelaku usaha setelah mendaftarkan diri berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan baik itu Peorangan, Badan Usaha ataupun Badan Hukum.Mengingat betapa pentingnya NIB untuk kelanjutan perizinan berusaha, wajib hukumnya bagi seluruh pelaku usaha untuk memiliki akun OSS (Ussername dan Password).

Kepala Seksi Pelayanan Tekhnis Pelabuhan UPT PPP Bulu

Kelengkapan Dokumen Kapal yang selama ini di anggap remeh oleh para pelaku usaha perikanan tangkap, terutama para pelaku usaha perikanan tangkap yang menggunakan kapal ukuran <30 GT, diharapkan mulai memperhatikan dan melengkapi dokumen kapalnya masing masing.Maka dari itu kami dari UPT PPP bulu siap membantu semua kesulitan pelaku usaha dalam pengurusan Perizinan Penangkapan Ikannya

Kepala Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha UPT PPP Bulu

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bapak Kartono Umar,S.Pi,MAP selaku Kepala UPT PPP Bulu didampingi Kepala Seksi Pelayanan Teknis Pelabuhan Bapak Agus Subagijo,S.Pi. Kegiatan yang dimulai pada pukul 08.00 WIB dengan dilakukan verifikasi dokumen, pengisian formulir dan pendaftaran OSS-RBA.

Penyerahan secara simbolis hasi pendaftaran OSS-RBA

Dari hasil kegiatan ini masyarakat sangat terbantu dengan adanya pelayanan bersama di Pos Pelayanan Terpadu. sebanyak 40 Masyarakat Nelayan / Pemilik Kapal sudah terlayani dengan sesuai prosedur yang ada. dan dilakukan penyerahan secara simbolik oleh Ka UPT.

Terima kasih kepada UPT PPP Bulu Tuban karena telah memfasilitasi, membantu dan memberi wawasan terkait pengurusan ataupun Pendaftaran Akun Aplikasi Perizinan Berbasis Resiko kepada kami, Kesulitan kami itu selain SDM kami yang rendah juga terkait media pendaftaran akun, banyak dari kami atau mungkin 60 % bahkan bisa lebih kami hanya menggunakan media (Handphone) tipe lama yang tidak didukung oleh Aplikasi Whatsapp, sedangkan pada Pendaftaran Akun OSS – RBA itu diwajibkan untuk Nomor Handphone yang digunakan sudah terhubug dengan Aplikasi WhatsApp mohon solusinya, terima kasih;

Bapak Supeno , KM Neha Jaya – Banjarjo – Bancar
Pembangunan Zona Integritas di Lingkup UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu

Pembangunan Zona Integritas di Lingkup UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu

PPP Bulu – Berdasarkan Keputusan Kadiskanla Nomor 188.4/101/120.1/2022 7 Januari 2022 Tentang Perluasan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah Lingkup Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Timur dan sesuai amanah Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah. Dengan ini UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu pada tanggal 16 Maret 2022 Pukul 15.00 WIB di Ruang Pertemuan “Cumi-Cumi” lt.2 melakukan pembentukan tim kerja Zona Integritas juga Pokja (Kelompok Kerja) serta penandatangan pakta integritas.

Rapat yang dipimpin langsung oleh kalabuh PPP Bulu Bapak Kartono Umar, S.Pi,MAP mengatakan “seluruh ASN di lingkup UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu tidak terkecuali di instalasi wajib menjunjung zona integritas sesuai Permenpanrb Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

“Kita harus memiliki integritas dan bekerja secara profesional sesuai dengan apa yang bisa kita layani untuk masyarakat”

ungkap Plt.Kasubbag Tata Usaha

dalam kesempatan yang sama Seksi Tatakelola juga memberikan sedikit sambutan “Zona Intgeritas ini merupakan pembentukan karakter dan kerja gotong royong”

Untuk mempersingkat waktu , penyaji materi menyampaikansecara detil hal yang perlu dipersiapkan dalam membentuk Tim Kerja Zona Integritas, meliputi aspek :

  1. Tim Kerja
  2. Role Model
  3. Agen Perubahan
  4. Kelompok Kerja (Pokja)

Dari hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepekatan untuk tim kerja secara langsung harus dipimpin oleh pejabat tertinggi, sehingga Kepala UPT menjadi Ketua Pembangunan Zona Integritas, sebagai susunan sebagai berikut :

  1. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR
  2. PENGARAH : SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TIMUR
  3. KETUA : KEPALA UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BULU
  4. SEKRETARIS : KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPT PELABUHAN PERIKANAN PANTAI BULU
Role Model PPP Bulu

Dalam waktu yang sama pimpinan dan anggota rapat memutuskan nama ASN yang menjadi Agen Perubahan yang menjadi sebagai penghubung, sebagai pemberi solusi, sebagai pemberi bantuan, serta sebagai penghubung sumber.

  1. KARTONO UMAR, S.Pi,MAP (Manajemen Perubahan)
  2. AGUS SUBAGIJO, S.Pi (Penataan Tatalaksana)
  3. MARYOKO (Penataan Sistem Manajemen SDM)
  4. YULI HANTONO, S.Pi (Penguatan Pengawasan)
  5. MIRATUL KHASANAH (Penguatan Akuntabilitas Kinerja)
  6. NANAS SUBARNAS (Penguatan Pelayanan Publik Prima)

Selain itu dalam rapat juga melaunching motto pelayanan kami dengan Tagline PROAKTIF (Profesional, Akuntabel, Transparan, Integritas dan Inovatif) :